Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Kab.Cianjur

Jakarta –Partai Buruh kini telah menjadi perbincangan serius bagi sejumlah organisasi buruh. Meski demikian, munculnya wacana pembentukan partai tersebut belum menjadi kebutuhan bersama lantaran masih menuai kontroversi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Santoso, pada saat diskusi serius santai bertema “Mau Dibawa Kemana Gerakan Buruh?” di lembaga KITA Institute di Jalan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Santoso mengakui, bahwa buruh memang butuh sebuah alat yang lebih besar untuk menyatukan serikat-serikat yang ada agar dapat bersatu memperjuangkan nasib buruh secara bersamaan. Meski begitu, Santoso tidak ingin bila partai buruh sama dengan partai politik lainnya.

"Berangkat dari suatu pemikiran dan pemahaman kami bahwa buruh di tindas secara politik dengan cara sistematis sekali. Lahirnya undang-undang yang tidak pro buruh, kebijakan pemerintah yang tidak pro buruh itu adalah sebuah kebijakan politik yang di hasilkan dari partai-partai yang ada, yang ada di dewan," ujar Santoso.

Santoso mengingatkan, bahwa sejak lama kaum buruh ditindas baik secara ekonomi maupun politik. Sebab itu, sambung Santoso, buruh harus melawannya secara politik

"Tidak bisa kita hanya mengandalkan mogok kerja, demonstrasi, pemblokiran jalan dan lain-lain itu tidak akan menyelesaikan persoalan," pungkas dia.

Diketahui, selama ini memang para buruh telah di tindas secara politik melalui kebijakan pem erintah, melalui penerapan UU No. 13 Tahun 2003 dimana telah diberlakukannya sistem kerja kontrak dan out shourching, juga upah yang selama ini jauh dari harapan para buruh.(*)